SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3203/PJ.51/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 3203/PJ.51/1996

 

TENTANG

 

PPN ATAS PENGALIHAN AKTIVA PERUSAHAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 27 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini
disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf d angka 2 huruf d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, penyerahan Barang Kena
Pajak (BKP) dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan
seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP, adalah bukan
penyerahan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Dalam hal perusahaan mengalihkan seluruh aktivanya berupa barang modal khususnya mesin-mesin
yang telah mendapat fasilitas penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka
fasilitas PPN yang telah ditangguhkan pembayarannya tersebut tetap dapat dinikmati oleh perusahaan
yang menerima pengalihan tanpa harus membayar PPN yang terutang.

3. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 ayat 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, maka :
a. Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan dan yang telah dikreditkan oleh Pengusaha Kena
Pajak (PKP) yang mengalihkan BKP tersebut, tidak harus bayar kembali.
b. Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan dan yang belum dikreditkan oleh PKP yang
mengalihkan BKP tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan BKP
tersebut sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk usaha atau
setelah penggabungan usaha atau setelah pengalihan seluruh aktiva perusahaan.

4. Atas persediaan BKP maupun terhadap seluruh aktiva yang dialihkan, berlaku ketentuan tersebut di
atas, dengan syarat administratif sebagai berikut :
a. Persediaan BKP dan aktiva yang dialihkan secara nyata dan sah adalah benar-benar milik
PT. XYZ International dan dapat dibuktikan keberadaannya dalam Laporan Keuangan
perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Persediaan BKP tersebut meliputi
persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang setengah jadi, dan
barang jadi sesuai dengan buku persediaan masing-masing barang pada saat pengalihan.
b. PT. ABC yang menerima pengalihan BKP tersebut telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai
PKP.
c. Atas pengalihan persediaan BKP dan aktiva tersebut harus dilaporkan ke KPP tempat PKP
yang mengalihkan tersebut dikukuhkan.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: