Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 703/KMK.014/1996 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 703/KMK.014/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 138/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 138/PJ./1996 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AKUNTAN DAN PEMERIKSA PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pengamanan penerimaan negara serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan pada umumnya dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 138/PJ./1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 588/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 588/KMK.01/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.04/1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan, atas permohonan dan pemberian fasilitas perpajakan bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 588/KMK.01/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.72/1995
Peraturan Pajak 26 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.72/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN FORMULIR PERMINTAAN PEMERIKSAAN KETERKAITAN DAN PEMBERITAHUAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN KETERKAITANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-21/PJ.7/1995 tanggal 15 November 1995 perihal penegasan tambahan tentang kriteria dan jangka waktu pengembangan pemeriksaan keterkaitan (Seri Pemeriksaan - 88), maka formulir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.72/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 16/PJ.6/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 16/PJ.6/1998 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka ketentuan pengenaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 16/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.33/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.33/1998 TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-279/PJ./1998 TANGGAL 17 DESEMBER 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-279/PJ./1998 tanggal 17 Desember 1998 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.33/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ.42/1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-273/PJ./1998 TANGGAL 11 DESEMBER 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-273/PJ/1998 Tanggal 11 Desember 1998 tentang pengakuan penghasilan atas penghasilan bunga kredit non-performing. Untuk itu dipandang perlu untuk memberikan penegasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.42/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.7/1996 TENTANG PENAGIHAN DAN PENCEGAHAN DALUWARSA
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.7/1996 TENTANG PENAGIHAN DAN PENCEGAHAN DALUWARSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.7/1996 TENTANG PENAGIHAN DAN PENCEGAHAN DALUWARSA
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ.43/1998 TENTANG PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-281/PJ./1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok maka telah diterbitkannya beberapa Keputusan Menteri Keuangan yang mengubah beberapa ketentuan terdahulu, seperti : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 361/KMK.04/1998 tanggal 27 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.43/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.51/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.51/1998 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PESANAN KHUSUS OLEH PROYEK PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK SEKOLAH DASAR (PPBBASD) INPRES 6/84 (98-99) DEPDIKBUD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak Sekolah Dasar (PPBBASD) Inpres 6/84 (98-99) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang PPN-nya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.51/1998