Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1998 PRESIDEN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 TAHUN 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ.53/1995
Peraturan Pajak 29 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 63/PJ.53/1995 TENTANG JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (SERI PPN 29 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini ditegaskan bahwa jasa penagihan rekening listrik dan telepon yang dilakukan oleh bank, diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan jasa di bidang perbankan sebagaimana dimaksud … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ.53/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.42/1998 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan perlakuan PPh terhadap selisih kurs valuta asing, maka dengan ini diberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut : Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.42/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.43/1998 TENTANG PERLAKUAN PPh BAGI KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN PEMOTONGAN PPh YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN KONTRAK KARYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang kedudukan ketentuan perpajakan dalam kontrak karya, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.22/1988 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.43/1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, perlu ditingkatkan pembinaan terhadap Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I; bahwa dalam rangka pembinaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.4/1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 41) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 56/PJ.6/1998 TENTANG PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ.6/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 94/PJ.13/2018
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________ 13 Maret 2018 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 94/PJ.13/2018 TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris yang mulai berlaku tanggal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 94/PJ.13/2018
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 04/PJ/2018
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG - 04/PJ/2018 TENTANG DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN, YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN, JENIS LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR, DAN JENIS REKENING KEUANGAN YANG DIKECUALIKAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS (AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION) Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 04/PJ/2018
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16/KM.10/2018
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 APRIL 2018 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16/KM.10/2018