Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/KMK.05/1999 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT JIBUHIN BAKRIE INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI KIIC LOT C-7D, JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM. 47, KARAWANG, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/KMK.05/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/KMK.05/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/KMK.05/1999 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT OCHIAI MENARA INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA V BLOK I/3 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG, DESA PASIR GOMBONG, KECAMATAN LEMAHABANG, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/KMK.05/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ./1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ./1999 TENTANG PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1998 PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET 1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak (Badan dan Perseorangan) yang akan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 1998, terutama menjelang akhir bulan Maret 1999, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ./1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.6/1999 TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah objek pajak yang besar pokok ketetapannya lebih dari Rp. 500.000,- khususnya untuk wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi dan kota besar lainnya, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.8/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.8/1999 TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA DIRJEN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya penyalahgunaan nama Direktur Jenderal Pajak pada akhir-akhir ini, yang modus operandinya adalah seolah-olah Bapak Drs. A. Anshari Ritonga telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sumbangan dengan alasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.8/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.8/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.8/1999 TENTANG MEMPUBLIKASIKAN PENGUMUMAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Pengumuman Kepala Pusat Penyuluhan Perpajakan Nomor : PENG-02/PJ/1999 tanggal 11 Maret 1999 mengenai kewajiban Wajib Pajak memasukan/menyerahkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 1998, yang telah dipublikasikan melalui media massa terbitan Jakarta, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.8/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 MARET 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 128/PJ.1/UP.51/2000
Peraturan Pajak 18 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 128/PJ.1/UP.51/2000 TENTANG PENETAPAN HASIL PENATARAN PSK/PSL DAERAH LOKASI BALIKPAPAN, CIMAHI, SURABAYA DAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan nomor : ..................... tanggal 21 Juni 2000, ......... tanggal 21 Juni 2000, ....... tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 128/PJ.1/UP.51/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.1/UP.90/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.1/UP.90/1999 TENTANG PERUBAHAN BATAS WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BAGI PARA PEGAWAI YANG DITEMPATKAN DI LUAR WILAYAH DKI JAKARTA SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-42/PJ.1/UP.53/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan belum selesainya proses administrasi SKPP gaji dan pemberian biaya perjalanan dinas bagi para pegawai yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.1/UP.90/1999
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2000