SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/1999

Peraturan Pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 16/PJ.6/1999
TENTANG
PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah objek pajak yang besar pokok ketetapannya lebih dari Rp. 500.000,- khususnya untuk wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi dan kota besar lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sebagaimana ketentuan dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.6/1997 Tanggal 29 Juli 1997 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan PBB romawi III angka 4 huruf b bahwa : pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut :
    1. Wajib pajak mengajukan keberatan terhadap pokok pajak :
      untuk wilayah DKI Jaya sama dengan atau lebih dari Rp. 2.000.000,-:
      untuk wilayah lainnya sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,-.
    2. Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan PBB terhadap objek pajak yang lokasinya terletak dalam beberapa wilayah KP PBB;
    3. Perbedaan data luas objek pajak dan atau NJOP/m2 antara KP PBB dengan WP sama dengan atau lebih dari 20%.
  2. Untuk mempercepat proses penyelesaian keberatan, khususnya di daerah Bogor, Bekasi, Tangerang dan kota besar lainnya yang terdapat banyak pengajuan keberatan PBB dengan pokok ketetapan di atas Rp. 500.000,-, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut di atas (romawi III angka 4 huruf b) menjadi :
    pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut :
    1. Wajib pajak mengajukan keberatan terhadap pokok pajak :
      1. untuk wilayah DKI Jaya sama dengan atau lebih dari Rp. 4.000.000,-;
      2. untuk wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Denpasar sama dengan atau lebih dari Rp. 2.000.000,-;
      3. untuk wilayah lainnya sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,-.
    2. Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan PBB terhadap objek pajak yang lokasinya terletak dalam beberapa wilayah KP PBB;
    3. Perbedaan data luas objek pajak dan atau NJOP/m2 antara KP PBB dengan WP sama dengan atau lebih dari 20%.
  3. Ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam surat edaran ini tetap mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.6/1997 Tanggal 29 Juli 1997.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd

HASAN RACHMANY

Iklan


Kategori:1999, KUP, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: