Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 408/KMK.03/2004 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI BAGIAN UTARA DAN SULAWESI BAGIAN TENGAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 di Kantor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 408/KMK.03/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 375/KMK.01/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 375/KMK.01/2004 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN DAN KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI UNTUK KEPERLUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) OLEH PT. PINDAD (PERSERO) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku dan komponen persenjataan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 375/KMK.01/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.03/2006
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.03/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.03/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.24/2004 TENTANG PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK YANG KEGIATAN OPERASIONALNYA TERGANGGU KARENA AKSI PEMBOMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terjadinya peledakan bom di depan Kedutaan Australia di Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2004 yang berdampak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373/KMK.04/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373/KMK.04/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa beberapa balai di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III angka 6, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373/KMK.04/2004
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 158/PJ./2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 158/PJ./2007 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 158/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.1/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.1/2004 TENTANG INSENTIP PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diberitahukan bahwa pada bulan Oktober 2004 direncanakan akan diberikan insentip kepada para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan penjelasan sebagai berikut : Insentip diberikan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendorong … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.1/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 445/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 445/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 OKTOBER 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 445/KM.1/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/KM.1/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 MARET 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/KM.1/2006
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 141/PJ/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 141/PJ/2004 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2004 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sesuai Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 141/PJ/2004