Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 56/PJ./2007 TENTANG IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan gencarnya tayangan Iklan Layanan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang baru di berbagai media cetak dan elektronik, dengan ini perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut : Iklan Layanan Masyarakat adalah salah satu media komunikasi yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ./2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/KM.1/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 FEBRUARI SAMPAI DENGAN 5 MARET 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/KM.1/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 284/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 284/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 JULI SAMPAI DENGAN 1 AGUSTUS 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 284/KM.1/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/KMK.03/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/KMK.03/2006 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA IV MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta IV, yang tidak dapat ditagih lagi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/KMK.03/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 407/KMK.03/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 407/KMK.03/2004 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1982 sampai dengan tahun 1999 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 407/KMK.03/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.011/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa kebijakan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka ASEAN Integration System of Preferences … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.011/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.13/2005
Peraturan Pajak 6 Oktober 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.13/2005 TENTANG PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2005 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengadaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya untuk Tahun 2005, dengan ini diberitahukan: Paket SPT Tahunan yang dikirimkan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.13/2005
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 117/PJ./2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 117/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-388/PJ./2003 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa untuk mengurangi beban administrasi Penghasilan atas pembayaran dividen kepada … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 117/PJ./2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/KMK.03/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/KMK.03/2006 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NTB DAN NTT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak NTB dan NTT, yang tidak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/KMK.03/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 409/KMK.03/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 409/KMK.03/2004 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1991 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 409/KMK.03/2004