Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK.01/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 561/KMK.03/2004 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan penyediaan hak atas tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam nasional yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK.01/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 OKTOBER 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411/KM.1/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 254/KM.1/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 254/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 MEI 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 254/KM.1/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 271/KMK.01/UP.11/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 271/KMK.01/UP.11/2006 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Departemen … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 271/KMK.01/UP.11/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 499/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 499/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 OKTOBER SAMPAI DENGAN 13 NOVEMBER 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 499/KM.1/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ./2005
Peraturan Pajak 31 Oktober 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ./2005 TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARYAWAN MELALUI PEMBERI KERJA DALAM RANGKA MENYONGSONG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan diundangkannya Rancangan Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan (RUU PPh), yang di dalamnya antara lain mengatur tentang perbedaan tarif PPh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ./2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ./2004
Peaturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ./2004 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/PJ./2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penentuan Tanggal Jatuh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ./2004
SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ./2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ./2004 TENTANG PENETAPAN MITRA KERJA KPP DENGAN KPPN DAN BANK OPERASIONAL I DALAM HAL PENERBITAN SPMKP DAN SPMIB DI JAKARTA RAYA SERTA PENETAPAN KPP KOORDINATOR DALAM HAL PENYAMPAIAN SSP LEMBAR KE-2 DAN DNP DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ./2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/2005
Peraturan Pajak 31 Oktober 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.24/2005 TENTANG 1. PENYAMPAIAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR S-6625/PB/2005 TENTANG LEGALISASI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) 2. PENYAMPAIAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR S-6626/PB/2005 TENTANG LEGALISASI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6625/PB/2005 dan S-6626/PB/2005 tentang Legalisasi Surat Setoran Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.13/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.13/2004 TENTANG PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2004 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengadaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya untuk Tahun 2004, dengan ini diberitahukan : 1. Paket SPT Tahunan yang dikirimkan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.13/2004