Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 90/PJ/2005 TENTANG RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 90/PJ/2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubungan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-90/PJ/2005 … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 90/PJ/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 546/KMK.03/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 546/KMK.03/2004 TENTANG SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TANJUNG JATI B (PLTU TJB) OLEH PT. CENTRAL JAVA POWER KEPADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : S-207/M.EKON/08/2002 tanggal 7 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 546/KMK.03/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 284/KM.1/2004
Perturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 284/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 JULI SAMPAI DENGAN 1 AGUSTUS 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 284/KM.1/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.01/2006
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.01/2006 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 371/KMK.01/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.01/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.52/2005
Peraturan Pajak 27 Desember 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.52/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCABUTAN SECARA JABATAN PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT LAGI SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tertib administrasi, dan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP), diperlukan petunjuk pelaksanaan pencabutan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.52/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.52/2006
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.52/2006 TENTANG LAPORAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang disampaikan oleh Wajib Pajak terkait dengan jangka waktu penyelesaian restitusi PPN dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian tunggakan restitusi PPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.52/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 285/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 285/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 AGUSTUS 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 285/KM.1/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.07/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2007 MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.07/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 294/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 294/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 SAMPAI DENGAN 15 AGUSTUS 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 294/KM.1/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.52/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.52/2004 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya perkembangan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak Tidak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.52/2004