KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KM.1/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 DESEMBER 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KM.1/2004

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 587/PMK.04/2004

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 587/PMK.04/2004 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan fiskal guna meningkatkan investasi di Indonesia dan efisiensi bagi Pengusaha Di Kawasan Berikat, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 587/PMK.04/2004

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 28/PJ/2017

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAANDALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional, ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan diatur dengan Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 28/PJ/2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.02/2017

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR124/PMK.02/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.02/2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 591/PMK.010/2004

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 591/PMK.010/2004 TENTANG PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK TAHUN 2005-2010 UNTUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK, DAN BESI-BAJA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan prosedur dan fasilitasi ekspor dan impor sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 dipandang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 591/PMK.010/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 178/PJ/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 178/PJ/2004 TENTANG CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa target penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat, sementara kondisi makro perekonomian Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih dan adanya desakan dari masyarakat untuk menaikkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 178/PJ/2004

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ.6/2004

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 57/PJ.6/2004 TENTANG PENJELASAN LEBIH LANJUT PENGENAAN PBB TAHUN 2005DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ.6/2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang pengenaan PBB Tahun 2004 dan Surat Edaran Nomor SE-48/PJ.6/2004 tentang Pengenaan PBB dan Pencetakan SPPT Tahun 2005 dengan ini ditegaskan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ.6/2004

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/PMK.010/2004

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 591/PMK.010/2004 tentang Program Harmonisasi Tarif … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/PMK.010/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 174/PJ/2005

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 174/PJ/2005 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAMDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 174/PJ/2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 587/PMK.04/2004

Peraturan Pemerintah PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 587/PMK.04/2004 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 291/KMK.05/1997  TENTANG KAWASAN BERIKAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan fiskal guna meningkatkan investasi di Indonesia dan efisiensi bagi Pengusaha Di Kawasan Berikat, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 587/PMK.04/2004