KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN PAJAKNOMOR KEP - 31/SP/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepastian standar layanan serta untuk menjaga kualitas kinerja layanan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor KEP-22/SP/2021 tentang Janji Layanan Sekretariat Pengadilan Pajak; bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK NOMOR KEP – 31/SP/2023
SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 4/PJ/2023
SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 4/PJ/2023 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKANTINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DANPENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDAANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 4/PJ/2023
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2023
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 3/PJ/2023 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKANTINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DANPENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDAANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIKRAKYAT TIONGKOK DAN PROTOKOLNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternalitas yang membawa dampak negatif yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit, Pemerintah perlu mengatur dan menetapkan jenis dana bagi hasil lainnya … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KM.10/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 39/KM.10/2023 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 AGUSTUS 2023SAMPAI DENGAN 8 AGUSTUS 2023MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KM.10/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272 TAHUN 2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 272 TAHUN 2023 TENTANGPENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAMDENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEVISA HASIL EKSPORKE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mengatur mekanisme pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272 TAHUN 2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KM.10/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 38/KM.10/2023 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIFBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KM.10/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 12/BC/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 12/BC/2023 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI DEKLARASIINISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATASNILAI PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : Bahwa ketentuan mengenai Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) telah diatur dalam Peraturan Menteri … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 12/BC/2023
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor; Mengingat … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2023
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 101/BC/2023
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 101/BC/2023 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) SISTEM APLIKASI KEK TAHAP KETIGA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap penerima fasilitas pada Kawasan Ekonomi Khusus serta menyesuaikan dengan tata laksana pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 101/BC/2023