Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 5 /PJ/2010 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK (WP) DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PINDAH TERKAIT BEROPERASINYA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah beroperasinya Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) yang mempunyai tugas dan fungsi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 5 /PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 1/PJ/2010
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 1/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak terkait dengan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 1/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 03/PJ.01/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 03/PJ.01/2010 TENTANG USULAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK KEGIATAN PENDATAAN, PENILAIAN, DAN EKSTENSIFIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan persiapan penyusuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pendataan, penilaian, dan ekstensifikasi, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 03/PJ.01/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/PMK.011/2012
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/PMK.011/2012 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2012DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/PMK.011/2012
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/PMK.03/2012
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/PMK.03/2012 TENTANG KRITERIA JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa pengaturan mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir bagi pengelola tempat parkir dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/PMK.03/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 2/PJ/2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal tidak berfungsinya sistem informasi DJP karena terjadi gangguan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 4/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 4/PJ/2010 TENTANG DUKUNGAN PROGRAM PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mendukung program pemerintah tentang pemberantasan mafia hukum sesuai dengan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kegiatan mafia hukum adalah kegiatan yang merugikan pihak lain, misalnya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 4/PJ/2010
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 06/KM.11/2012
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 06/KM.11/2012 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 29 JULI 2012MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 06/KM.11/2012
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.3/PMK.07/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.3/PMK.07/2008 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.3/PMK.07/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.011/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.011/2008 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mengatasi dampak penurunan harag CPO secara signifikan di pasaran internasional perlu dilakukan penguatan ekspor dengan cara … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.011/2008