PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung program hilirisasi produk pertambangan yang berkontribusi terhadap penerimaan negara, perlu mengatur tata cara penetapan harga patokan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 14/PJ/2025TENTANGPEDOMAN PENERIMAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UmumDalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan pengaduan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun pengaduan yang dikelola meliputi pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan/atau ketentuan peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ/2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK A.UmumSehubungan dengan pelaksanaan kewajiban penyusunan mekanisme pengelolaan pengaduan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/MK/EF.2/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 29/MK/EF.2/2025 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 23 DESEMBER 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/MK/EF.2/2025
SURAT EDARAN NOMOR SE – 16/BC/2025
SURAT EDARANNOMOR SE - 16/BC/2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RISK CONTROL MATRIX DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI A.UmumSistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi menggunakan pendekatan Model Tiga Lini Terintegrasi yang mencakup pelaksanaan peran antar lini sebagai satu kesatuan ekosistem pengendalian intern untuk mewujudkan early warning system yang efektif. Salah satu fokus utama penerapan SPI Terintegrasi di lingkungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN NOMOR SE – 16/BC/2025
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 1/PAN/2025
PENGUMUMANNOMOR PENG - 1/PAN/2025 TENTANG PENYESUAIAN PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1467A/PAN/HK2.7/SK/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Yang Diajukan Melalui e-Tax Court serta demi menjamin kelancaran, kepastian, dan kualitas … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 1/PAN/2025
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 251/PJ/2025
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 251/PJ/2025TENTANGKEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025 telah ditetapkan status keadaan tanggap darurat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 251/PJ/2025
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi secara lebih efektif, perlu melakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui konfirmasi status wajib … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2300 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2300 TAHUN 2025 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2300 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/MK/BC/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 15/MK/BC/2025 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/MK/BC/2025