PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2026

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING SEMENTARA ATAS IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI WUHAN IRON AND STEEL, CO., LTD., REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2026

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2026

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang  :  bahwa … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2026

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2026

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM YANG DISALURKAN SECARA NONTUNAI MELALUI FASILITAS TREASURY DEPOSIT FACILITY DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mengatur tata kelola dalam penyaluran dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara nontunai melalui fasilitas treasury deposit … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2026

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 6/PJ/2026

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 6/PJ/2026 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 6/PJ/2026

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1343 TAHUN 2026

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1343 TAHUN 2026 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang  : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1343 TAHUN 2026

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/MK/EF.2/2026

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 21/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 MEI 2026 SAMPAI DENGAN 19 MEI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/MK/EF.2/2026

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/MK/EF.2/2026

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 20/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 MEI 2026 SAMPAI DENGAN 12 MEI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/MK/EF.2/2026

SURAT DIREKTUR JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN NOMOR S – 863/SK.5/2026

SURAT DIREKTUR JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGANNOMOR S - 863/SK.5/2026TENTANGPEMBERITAHUAN PERPANJANGAN WAKTU KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN KONSULTAN PAJAK (LTKP)Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022, Konsultan Pajak wajib menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak (LTKP) kepada Kementerian Keuangan paling lama akhir bulan April tahun pajak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN NOMOR S – 863/SK.5/2026

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 00002/PDH-CT/PJ/2026

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 00002/PDH-CT/PJ/2026TENTANGTEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUSDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 00002/PDH-CT/PJ/2026

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 31/PJ.09/2026

PENGUMUMANNOMOR PENG - 31/PJ.09/2026 TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK TAHUN PAJAK 2025 Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 31/PJ.09/2026