KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/KM.1/2003

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 11 MEI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/KM.1/2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.1/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.1/2003 TENTANG BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disetujuinya Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2003 maka kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.1/2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.01/2007

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.01/2007 TENTANG LEGALISIR DOKUMEN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN SURAT KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.01/2007

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.31/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.31/2003 TENTANG PENGANTAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2003 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/KMK.03/2003 SERTA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-110/PJ./2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.31/2003

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/KM.1/2003

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 MEI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/KM.1/2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.03/2007

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.03/2007 TENTANG PENEGASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN ANGGOTA KEPANITIAAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.03/2007

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.6/2003 TENTANG PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PRESEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.6/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Rekening Bank Persepsi PBB untuk menampung Pembayaran PBB melalui ATM BCA, dengan ini disampaikan hal-hal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/2003

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 147/PJ/2003

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 147/PJ/2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH KIK-EBA DAN PARA INVESTORNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan sekuritasi dan investasi portofolio serta memberikan kepastian hukum dalam perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Kontrak Investasi Kolektif Efek … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 147/PJ/2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.6/2003 TENTANG INVENTARISASI PEMANFAATAN PERALATAN SIG DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan garis kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2003, salah satu program kegiatan Direktorat PBB dan BPHTB adalah digitalisasi peta blok di seluruh wilayah KP PBB, berkenaan dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/2003

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/KM.1/2007

Peratuan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 APRIL SAMPAI DENGAN 22 APRIL 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/KM.1/2007