Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.6/2003 TENTANG PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PRESEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.6/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Rekening Bank Persepsi PBB untuk menampung Pembayaran PBB melalui ATM BCA, dengan ini disampaikan hal-hal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 147/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 147/PJ/2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH KIK-EBA DAN PARA INVESTORNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan sekuritasi dan investasi portofolio serta memberikan kepastian hukum dalam perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Kontrak Investasi Kolektif Efek … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 147/PJ/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.6/2003 TENTANG INVENTARISASI PEMANFAATAN PERALATAN SIG DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan garis kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2003, salah satu program kegiatan Direktorat PBB dan BPHTB adalah digitalisasi peta blok di seluruh wilayah KP PBB, berkenaan dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/KM.1/2007
Peratuan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 APRIL SAMPAI DENGAN 22 APRIL 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/KM.1/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/KMK.03/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/KMK.03/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 148/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 148/PJ/2003 TENTANG PETUNJUK PENGISIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM FORMULIR SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 148/PJ/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/KMK.04/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/KMK.04/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa telah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/KMK.04/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 MEI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/KM.1/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/KMK.03/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/KMK.03/2007 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa terhadap Penanggung Pajak yang masih mempunyai utang pajak dan tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya, perlu diambil tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri; bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/KMK.03/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 27/PJ/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 27/PJ/2005 TENTANG TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa, dalam rangka mengamankan rencana penerimaan pajak 2005 diperlukan langkah-langkah strategis dan konkrit berkaitan dengan kegiatan ekstensilikasi, intentsifikasi, penagihan pajak dan sistem pelaporan yang cepat dan akurat; bahwa, sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 27/PJ/2005