Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 171/PJ./2002 TENTANG RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-171/PJ./2002 TANGGAL 28 MARET 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung terdapat kekeliruan pada lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 171/PJ./2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 FEBRUARI 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.1/2005
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 185/PJ./2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 185/PJ./2003 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 185/PJ./2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ./2007 TENTANG TINDAK LANJUT PENGENAAN, ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN PBB ASSET PT PERTAMINA (PERSERO) DARI KEGIATAN USAHA HILIR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ.6/2006, tanggal 19 April 2006 tentang Pengenaan PBB atas Asset PT Pertamina (Persero) dari Kegiatan Usaha Hilir dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ./2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 281/KMK.03/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 281/KMK.03/2003 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN KEPADA DIRJEN PAJAK UNTUK MENERBITKAN IZIN TERTULIS KEPADA PEJABAT DAN TENAGA AHLI YANG DITUNJUK UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN, MEMPERLIHATKAN BUKTI TERTULIS DARI ATAU TENTANG WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. TAHUN ANGGARAN 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 281/KMK.03/2003
PENGUMUMAN NOMOR PENG-02/PJ.8/2005
Peraturan Pajak 7 Februari 2005 PENGUMUMAN NOMOR PENG-02/PJ.8/2005 TENTANG PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Penyuluhan Perpajakan Sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat secara lisan maupun tertulis ke Direktorat Jenderal Pajak berkenaan dengan pengumuman pemenang undian berhadiah dan Tim Penyebarluasan Buku Undang-undang Perpajakan yang mengaitkan nama institusi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini diberitahukan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-02/PJ.8/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 SAMPAI DENGAN 29 JUNI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303/KM.1/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 271/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 271/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 APRIL SAMPAI DENGAN 6 MEI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 271/KM.1/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 283/KMK.01/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 283/KMK.01/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik serta lebih meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di lingkungan Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.01/2000 tentang Penyusunan Peraturan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 283/KMK.01/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 40/PJ./2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 40/PJ./2005 TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA TIM PEMERIKSA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk keseragaman dalam penunjukan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Tim, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pelaksanaannya; bahwa penerbitan pedoman pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 40/PJ./2005