Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK KE MAHKAMAH AGUNG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 349/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 349/KMK.03/2002 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH VII JAYA KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1989 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah VII Jaya Khusus Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 349/KMK.03/2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 163/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 163/PJ/2003 TENTANG PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 163/PJ/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.52/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.52/2003 TENTANG PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP BAGI PENGUSAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. S-178/BC/2003 tanggal 25 April 2003 tentang Informasi Hasil Registrasi Importir, dengan ini disampaikan hal-hal sbb : Berdasarkan hasil pelaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.52/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.53/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.53/2002 TENTANG KERTAS METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai diatur bahwa Bea Meterai atas Dokumen dilunasi dengan cara : menggunakan Benda Meterai; menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; Benda Meterai yang digunakan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.53/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.01/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.01/2007 TENTANG BIAYA PELAKSANAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi berbasis karyawan sesuai dengan PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007, dengan ini disampaikan penjelasan alokasi dana Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) untuk Kegiatan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.01/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 167/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 167/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ/2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan mendukung kelancaran tugas di lingkungan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 167/PJ/2003
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 37/PJ./2005
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 37/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 37/PJ./2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 294/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 294/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 JUNI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 294/KM.1/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ./2005
Peraturan Pajak 2 Februari 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ./2005 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-37/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ./2005