PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 05/PJ/2017 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Direktur Jenderal Pajak diberi tugas dan … Lanjutkan membaca PER – 05/PJ/2017
KMK – 15/KM.10/2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN 18 APRIL 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 15/KM.10/2017
S – 127/PJ/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 30 Maret 2015 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 127/PJ/2015 TENTANG PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN 2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, disampaikan hal-hal … Lanjutkan membaca S – 127/PJ/2015
S – 93/PJ.08/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 30 Maret 2015 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 93/PJ.08/2015 TENTANG PENGHITUNGAN CEPAT DATA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka kebutuhan informasi terkini terkait jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan Wajib Pajak sampai dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh, dengan ini dimohon … Lanjutkan membaca S – 93/PJ.08/2015
S – 45/PJ.08/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 25 Februari 2015 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 45/PJ.08/2015 TENTANG TINDAK LANJUT WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh NAMUN TERDAPAT DATA TRANSAKSI ATAU KEGIATAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan upaya peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari pengamanan penerimaan … Lanjutkan membaca S – 45/PJ.08/2015
SE – 09/PJ/2017
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENATAUSAHAAN LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan: Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan; dan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di … Lanjutkan membaca SE – 09/PJ/2017
KMK – 14/KM.10/2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN 11 APRIL 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk … Lanjutkan membaca KMK – 14/KM.10/2017
SE – 05/PJ/2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 03 Maret 2017 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ/2017 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan … Lanjutkan membaca SE – 05/PJ/2017
S – 102 /PJ/2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 30Maret 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S- 102 /PJ/2017 Tentang Penegasan atas Penerimaan Surat Pernyataan Harta yang Mencantumkan Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas dalam Surat Pernyataan Harta Berbeda dengan KLU yang Tercatat dalam Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak Yth. Para Kepala Kantor Wilayah DJP Para Kepala Kantor Pelayanan … Lanjutkan membaca S – 102 /PJ/2017
KMK – 13/KM.10/2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 MARET 2017 SAMPAI DENGAN 04 APRIL 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 13/KM.10/2017