Peraturan Pajak 13 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.14/2000 TENTANG PENGENAAN SANKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PEGAWAI AKTIF YANG TIDAK MENGOSONGKAN/MENGEMBALIKAN RUMAH NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya rumah negara milik Direktorat Jenderal Pajak yang dihuni oleh pegawai dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.14/2000
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.03/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.03/2007 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa besarnya peredaran bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Nama Penghitungan Penghasilan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.03/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.1/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.1/2007 TENTANG BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disetujuinya Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2007 maka kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.1/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/2000
Peraturan Pajak 13 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.7/2000 TENTANG PENEGASAN KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 2000 (SERI PEMERIKSAAN 03-00) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan atas Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahun 2000 yang telah ditetapkan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.7/2000 tanggal 12 April 2000), maka untuk menjaga keseragaman … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 441/PJ/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 441/PJ/2000 TENTANG BESARNYA HONORARIUM BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK DALAM TIM/PANITIA DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak yang memerlukan kegiatan dalam bentuk tim dipandang perlu memberikan honorarium sebagai imbalan atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 441/PJ/2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.02/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.02/2007 TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.02/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 OKTOBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KMK.014/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 447/PJ./2000
Peraturan Pajak 16 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 447/PJ./2000 TENTANG SOSIALISASI DAN TINDAK LANJUT PENERAPAN VISI, MISI, STRATEGI, DAN NILAI ACUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-443/PJ/2000 13 Oktober 2000 tentang Penetapan Visi, Misi, Strategi, dan Nilai Acuan Direktorat Jenderal Pajak, kepada Saudara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 447/PJ./2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.10/2000
Peraturan Pajak 16 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.10/2000 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-MONGOLIA (SERI P3B No. 25) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Mongolia, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Mongolia telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.10/2000