Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 280/PJ./1998 TENTANG OKNUM YANG MENYALAHGUNAKAN NAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan nama dan jabatan Direktur Jenderal Pajak, baik yang mengaku sebagai famili, teman dekat, maupun yang mengaku bertindak atas permintaan/persetujuan dari A. Anshari Ritonga sebagai Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 280/PJ./1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1427/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1427/PJ.52/2001 TENTANG PAJAK IMPOR ATAS ALAT-ALAT OLAH RAGA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor xxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Surat tersebut secara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1427/PJ.52/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 352/KMK.01/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 352/KMK.01/1999 TENTANG PEMBERIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong pertumbuhan industri alat-alat besar didalam negeri, yang dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 352/KMK.01/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1433/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1433/PJ.51/2001 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PKP PERTAMBANGAN BATUBARA SEBELUM PENCABUTAN NPPKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 1 Agustus 2001 hal Hak dan Kewajiban PKP sebelum dicabut NPPKP serta surat nomor xxxxxxxx tanggal 21 November 2001 hal Permintaan Data, dengan ini diberitahukan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1433/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1444/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1444/PJ.53/2001 TENTANG PAJAK BERGANDA ANTARA PPN DAN PPJ TERHADAP LISTRIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxx tanggal 8 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa berkenaan dengan hasil kajian PT. PLN … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1444/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1447/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1447/PJ.53/2001 TENTANG PERLAKUAN PPN DAN PPh PASAL 23 ATAS PENYIARAN ACARA KEAGAMAAN DI MEDIA SIARAN TELEVISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 23 Oktober 2001 hal PPN dan PPh Pasal 23 atas Penyiaran Acara Keagamaan di Media Siaran Televisi, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1447/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1450/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1450/PJ.51/2001 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PPN ATAS BATUBARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 28 Februari 2001 dan surat nomor xxxxxx tanggal 8 Maret 2001, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, serta surat nomor xxxxxx tanggal 12 Maret 2001 hal Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1450/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.24/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.24/1998 TENTANG KESEPAKATAN/KERJASAMA DENGAN KANTOR POS DAN GIRODIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak : SE-08/PJ.24/1998 tanggal 24 Juni 1998 tentang Pengiriman SPT Tahunan PPh dan Surat-surat Dinas; SE-30/PJ.41/1998 tanggal 28 September 1998 tentang Pengiriman SPT Tahunan PPh Tahun 1998; S-344/PJ.1/1998 tanggal 30 Nopember … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.24/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.01/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.01/1999 TENTANG KERINGANAN TARIF BEA MASUK TERHADAP IMPOR BREAKFAST CEREALS HASIL PRODUKSI KELLOG (THAILAND) LIMITED DALAM RANGKA PROYEK ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES (AIJV) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Singapura, pada tanggal 27 April 1996, telah disepakati Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.01/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360/KMK.017/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360/KMK.017/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPORT KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan penerimaan devisa serta menciptakan efisiensi perekonomian nasional, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan besarnya tarif Pajak Ekspor kelapa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360/KMK.017/1999