SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 39/PJ/2020TENTANGTATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA CORE UNTUK PEMBARUAN SISTEM INTIADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGEMBANGAN TAXPAYER ACCOUNTINGMODUL REVENUE ACCOUNTING SYSTEMDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Dalam rangka Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan pengembangan Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System, diperlukan adanya proses pemutakhiran basis data untuk menjamin tersedianya data yang berkualitas. Pelaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/KM.10/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 30/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 15 JULI 2020 SAMPAI DENGAN 21 JULI 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/KM.10/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PMK.01/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 77/PMK.01/2020TENTANGRENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGANTAHUN 2020-2024DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PMK.01/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.04/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 80/PMK.04/2020TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBASASEAN-HONGKONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dengan Peraturan Presiden Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.04/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.04/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 82/PMK.04/2020TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIFINDONESIA-AUSTRALIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a.bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.04/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.04/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 83/PMK.04/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANANDAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANGUNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang akan digunakan untuk keperluan penanganan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.04/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/KM.10/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 29/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 08 JULI 2020 SAMPAI DENGAN 14 JULI 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/KM.10/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 79/PMK.010/2020TENTANGPENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKAPERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBASASEAN-HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kemitraan ekonomi antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Perdagangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.010/2020
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 014/PP/2020
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 014/PP/2020TENTANGPEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DANLAYANAN ADMINISTRASI SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT EDARANKETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-013/PP/2020KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUMSehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi di Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 014/PP/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 81/PMK.010/2020TENTANGPENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUANKEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kemitraan ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan Australia, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/PMK.010/2020