Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/KMK.014/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 SAMPAI DENGAN 11 FEBRUARI 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/KMK.014/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.6/2001 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (APRIL S/D DESEMBER 2000) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB (KPL KPPBB.6.2) yang dihimpun oleh Direktorat PBB dan BPHTB, penerimaan PBB dan BPHTB yang telah dicapai sampai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan rasa keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas kendaraan bermotor, perlu menetapkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/KMK.03/2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 96/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 96/PJ./2001 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-176/PJ./2000 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 96/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.6/2001 TENTANG ANTISIPASI REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG NJKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan baru di bidang NJKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan petikan berita dari beberapa surat kabar (terlampir), nampak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/2001
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/A/2001, KEP-164/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/A/2001, KEP-164/PJ./2001 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dalam nangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 tentang Tata cara Pembagian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/A/2001, KEP-164/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.42/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.42/2001 TENTANG PENEGASAN MASA TRANSISI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari berbagai pihak mengenai masa transisi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.42/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/KMK.017/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/KMK.017/2001 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO, DAN PRODUK TURUNANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor yang dapat meningkatkan penerimaan devisa, dipandang perlu meninjau kembali besarnya tarif Pajak Ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya; bahwa berdasarkan pertimbangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/KMK.017/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 117/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 117/PJ./2001 TENTANG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan 2 (dua) Keputusan Menteri Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai berikut : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pencabutan Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 117/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.10/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.10/2001 TENTANG P3B INDONESIA - FINLANDIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari Kementerian Keuangan Finlandia yang merupakan pihak yang berwenang (Competent Authority) menurut P3B Indonesia - Finlandia, bersama ini ditegaskan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2001, Finnish Export Credit plc (Suomen Vientiluotto Oyj) adalah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.10/2001