PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 58/PMK.03/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan perpajakan, telah dibentuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.03/2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 06/PP/2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 06/PP/2021TENTANGPENUNDAAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARALAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA (MELALUIHELPDESK/DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG) DI PENGADILAN PAJAKMULAI TANGGAL 21 JUNI 2021 S.D. 25 JUNI 2021KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUMSehubungan meningkatnya kasus konfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pengadilan Pajak dan dalam rangka komitmen Pengadilan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 06/PP/2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 07/PP/2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 07/PP/2021TENTANGPEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN LAYANANADMINISTRASI LAINNYA SEBAGAI TINDAK LANJUTSURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-06/PP/2021KETUA PENGADILAN PAJAK, A.UMUMSehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka di Pengadilan Pajak mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 07/PP/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 62/PMK.03/2021TENTANGTATA CARA PELIBATAN PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAHDAERAH DALAM RANGKA PEMBEBANAN SUMBANGAN DAN/ATAUBIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPATDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DI BIDANGUSAHA PERTAMBANGAN MINERALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 65/PMK.04/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 131/PMK.04/2018 TENTANG KAWASAN BERIKATMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat;bahwa untuk lebih meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan menjaga iklim investasi serta sebagai bentuk implementasi penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 61/PMK.03/2021TENTANGHAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHAPERTAMBANGAN, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS,IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUSOPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK, ATAUKONTRAK KARYA DALAM RANGKA KERJA SAMA DI BIDANG USAHAPERTAMBANGAN MINERALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.03/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 33/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 16 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN 22 JUNI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/KM.10/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 59/PMK.03/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONALASISTEN PENYULUH PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan perpajakan, telah dibentuk Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.03/2021
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2021TENTANGSATUAN TUGAS PERCEPATAN SOSIALISASIUNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa guna efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan sosialisasi secara masif dan terarah kepada masyarakat baik di … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 34 TAHUN 2021TENTANGPENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARANPAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATASPENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FORTHE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCALEVASION WITH RESPECT TO TAXES ON … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021