KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9/MK/EF.2/2026 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 MARET 2026 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 375 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 375 TAHUN 2026 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 375 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 374 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 374 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO ≤ 25 KG MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 374 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 373 TAHUN 2026 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DANTARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 22/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 22/PJ.09/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINSITRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025Sehubungan dengan pengumuman kami sebelumnya nomor PENG-21/PJ.09/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Masa Transisi Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian SPT Masa PPh Pasal … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 22/PJ.09/2026
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 37/PJ/2026
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 37/PJ/2026TENTANGKEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025 dilakukan dengan menggunakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan; bahwa dalam … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 37/PJ/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 15/MK/BC/2026 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar. Mengingat : Undang-Undang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/MK/PK/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 11/MK/PK/2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/MK/PK/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 21/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 21/PJ.09/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025Sehubungan dengan masih berlangsungnya masa transisi implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) sebagai bagian dari transformasi dan modernisasi administrasi perpajakan, serta untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 21/PJ.09/2026