SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1923/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1923/PJ.51/1996 TENTANG PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN ATAS PENYERAHAN KEPADA BADAN PEMUNGUT YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENUNDAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (11) Undang-undang Nomor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1923/PJ.51/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3470/PJ.54/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3470/PJ.54/1997 TENTANG PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 548/KMK.04/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Desember 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Perusahaan Eksportir Tertentu menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3470/PJ.54/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1928/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1928/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-167/MK.04/1996 tanggal 29 Maret 1996 kepada Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1928/PJ.51/1996

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 68/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 68/PJ./1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-20/PJ./1995 TENTANG JADUAL WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-20/PJ/1995 terdapat kekeliruan; bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 68/PJ./1995

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1926/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1926/PJ.532/1996 TENTANG PERMOHONAN BEBAS PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Februari 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan dalam Viena Convention Tahun 1961 dan Tahun 1963 yang oleh Pemerintah RI diratifisir dengan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1926/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1929/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1929/PJ.51/1996 TENTANG PETUNJUK PEMBETULAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996 perihal permohonan petunjuk pembetulan SPT PPn BM, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pemenuhan suatu kewajiban perpajakan pada prinsipnya harus dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1929/PJ.51/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1936/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1936/PJ.532/1996 TENTANG PAJAK HIBURAN PADA USAHA PADANG GOLF DI DKI JAKARTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 1996, dengan ini diberitahukan bahwa pemungutan Pajak Hiburan dan atau Pajak Pembangunan I oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas objek pajak yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1936/PJ.532/1996

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 60/PJ./1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 60/PJ./1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ./1994 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-39/PJ./1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan bagi pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 60/PJ./1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.32/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.32/1996 TENTANG PPN ATAS JASA WALI AMANAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan semakin meluasnya kegiatan usaha di bidang perbankan yang dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank, maka untuk jasa wali amanat perlu diberi penegasan sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.32/1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.6/1996 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 335/KMK.04/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/PJ.6/1996 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/1996