KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 29/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 08 JULI 2020 SAMPAI DENGAN 14 JULI 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/KM.10/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 79/PMK.010/2020TENTANGPENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKAPERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBASASEAN-HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kemitraan ekonomi antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Perdagangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.010/2020
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 014/PP/2020
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 014/PP/2020TENTANGPEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DANLAYANAN ADMINISTRASI SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT EDARANKETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-013/PP/2020KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUMSehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi di Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 014/PP/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 81/PMK.010/2020TENTANGPENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUANKEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kemitraan ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan Australia, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/PMK.010/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 38/PJ/2020TENTANGIMPLEMENTASI APLIKASI TAXPAYER ACCOUNTING MODUL REVENUE ACCOUNTING SYSTEMDALAM RANGKA PENCATATAN TRANSAKSI PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak, Piutang Pajak, dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak. Perlunya penerapan aplikasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 04/BC/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 04/BC/2020TENTANGTATA LAKSANA PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN UNTUK PERUSAHAANPENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR UNTUKPENANGANAN DAMPAK BENCANA PENYAKIT VIRUS CORONA(CORONAVIRUS DISEASE 2019/COVID-19)DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 04/BC/2020
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 75/PJ/2020
PENGUMUMANNOMOR PENG - 75/PJ/2020TENTANGPENYESUAIAN IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN MASA UNIFIKASIBAGI INSTANSI PEMERINTAHSebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan dan mengurangi beban administrasi bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, telah diatur mengenai kewajiban pelaporan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 75/PJ/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KM.10/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 28/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 01 JULI 2020 SAMPAI DENGAN 07 JULI 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KM.10/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 10/PJ/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER-11/PJ/2019 TENTANG PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan penyediaan layanan perpajakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Arahan Presiden terkait Pemberdayaan UMKM, perlu memperluas cakupan layanan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 11/PJ/2020TENTANGPENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPATPEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANGDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2020