PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum perseroan terbatas yang transparan, efektif, akuntabel, dan tertib administrasi, serta kebutuhan layanan yang lebih mudah diakses dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara perlu optimalisasi pendapatan negara yang diupayakan melalui penegakan hukum pidana di bidang perpajakan; belum tersedia ketentuan tentang tata cara penanganan perkara … Lanjutkan membaca PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/MK/EF.2/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 28/MK/EF.2/2025 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 16 DESEMBER 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/MK/EF.2/2025
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 51/PJ.09/2025
PENGUMUMANNOMOR PENG - 51/PJ.09/2025 TENTANG PEMBERITAHUAN PERUBAHAN SALURAN RESMI PENGADUANSehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat perubahan saluran resmi pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi sebagai berikut. Pengaduan PelayananPerpajakanPengaduan Tindak Pidana diBidang PerpajakanPengaduan Kode Etik danKode Perilaku dan DisiplinPegawaiTelepon: (021) 1500200;Surat elektronik: … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 51/PJ.09/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 23/PJ/2025 TENTANG PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2025
PENGUMUMAN NOMOR PENG-50/PJ.09/2025
PENGUMUMANNOMOR PENG-50/PJ.09/2025 TENTANG WASPADA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DJP Seiring dengan maraknya upaya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah gencarnya upaya DJP dalam menggalakkan aktivasi akun Coretax DJP bagi seluruh wajib pajak. Perhatikan hal-hal penting berikut. 1.Tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengaku dari … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-50/PJ.09/2025
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 238/BC/2025
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 238/BC/2025 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) SISTEM APLIKASI FASILITAS KEPABEANAN TAHAP KETIGA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa dalam rangka kemudahan dan kecepatan layanan serta membantu pengguna jasa dan pejabat/petugas bea dan cukai dalam proses permohonan dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 238/BC/2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa adanya dinamika perubahan lingkungan strategis global dan penambahan penugasan kepada organisasi, serta untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, dan iklim ekosistem investasi, serta mendukung … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 22/PJ/2025TENTANGPERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTODIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2025
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 235/BC/2025
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 235/BC/2025 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) CEISA 4.0 LAYANAN TPB FITUR SELF SERVICE REPORT (SSR) MOBILE DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan, monitoring dan evaluasi fasilitas kepabeanan serta mendukung transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diperlukan program transformasi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 235/BC/2025