KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 234/BC/2025 TENTANG TIM PENANGANAN BENCANA ALAM SUMATERA DAN JAWA TIMUR TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a.bahwa terdapat beberapa satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdampak bencana alam di Tahun 2025, meliputi:1)satuan kerja … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 234/BC/2025
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHANPERUSAK LAPISAN OZON DAN HIDROFLUOROKARBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk impor bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon, perlu mengatur tata cara penerbitan rekomendasi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 231/BC/2025
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 231/BC/2025 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUAPULUHDUA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 meliputi Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 231/BC/2025
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 48/PJ.09/2025
PENGUMUMANNOMOR PENG - 48/PJ.09/2025 TENTANG LAYANAN PORTAL PEMADANAN NIK-NPWP DAN SIMULATOR TERPANDU CORETAX DJPDalam rangka meningkatkan layanan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya bagi wajib pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Karyawan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan aplikasi Portal Pemadanan NIK-NPWP versi 2 dan Simulator Terpandu Coretax DJP untuk … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 48/PJ.09/2025
SURAT EDARAN NOMOR SE – 12/BC/2025
SURAT EDARANNOMOR SE - 12/BC/2025 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN DANA OPERASIONAL KHUSUS PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI A.UmumDalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara. Berdasarkan peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN NOMOR SE – 12/BC/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/MK/EF.2/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 27/MK/EF.2/2025 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 9 DESEMBER 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/MK/EF.2/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/MK/EF/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9/MK/EF/2025 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/MK/EF/2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2025
SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 7 TAHUN 2025
SURAT EDARANMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASINOMOR : 7 TAHUN 2025 TENTANG PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN KODE OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (CORETAX DJP) MULAI TAHUN PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA A.Latar BelakangDalam rangka menyukseskan Reformasi Perpajakan, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 7 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2243 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2243 TAHUN 2025 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2243 TAHUN 2025