Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.52/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1648/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1648/PJ.51/1996 TENTANG PPN TERUTANG ATAS PASIR KWARSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Juni 1996 dan surat tanpa nomor tanggal 21 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 3 dan 7 Peraturan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1648/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1651/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1651/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PEMBELIAN KAPAL (TUG BOAT DAN BARGE) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Mei 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 8 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1651/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3054/PJ.54/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3054/PJ.54/1997 TENTANG PPN MASUKAN BAGI PERUSAHAAN YANG PRINCIPALNYA SUDAH TUTUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3054/PJ.54/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3082/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3082/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBELIAN TANAH UNTUK GEDUNG GEREJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara (tanpa nomor) tanggal 13 Oktober 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 1 huruf b dan c jo … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3082/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3088/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3088/PJ.51/1997 TENTANG PENCABUTAN NPWP DAN NPPKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Saudara tanggal 2 September 1997 perihal permohonan pencabutan NPWP dan NPPKP, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN atas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3088/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.43/1995 TENTANG PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21 NO. 4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ/1995 tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-30/PJ/1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3115/PJ.531/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3115/PJ.531/1997 TENTANG PRINSIP DASAR KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 56 TAHUN 1988 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 September 1997 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan, bahwa berdasarkan Pasal 4 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1287/KMK.04/1988, Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3115/PJ.531/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.43/1995
Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.43/1995 TENTANG PENANGANAN PPh PASAL 21 PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN PEMUSATAN PPh PASAL 21/ PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 5) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Go Public, maka penanganan PPh Pasal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.43/1995
SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S – 529/MK.01/1997
Peraturan Pajak SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S - 529/MK.01/1997 TENTANG STANDAR KONVERSI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997 tentang Standar Konversi bersama ini diinstruksikan kepada Saudara untuk menggunakan standar konversi tersebut sebagai dasar pemberian pelayanan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai sepanjang yang menyangkut … Lanjutkan membaca SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S – 529/MK.01/1997