SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3082/PJ.51/1997

Peraturan Pajak

 

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 3082/PJ.51/1997

TENTANG

PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBELIAN TANAH UNTUK GEDUNG GEREJA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara (tanpa nomor) tanggal 13 Oktober 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Pasal 1 huruf b dan c jo Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994, Barang Kena Pajak adalah barang berwujud
yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak
maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini dan atas
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.

2. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, dinyatakan
bahwa Pengusaha Real Estate dan Industrial Estate adalah Pengusaha yang menghasilkan Barang
Kena Pajak berupa barang tidak bergerak, yaitu tanah siap bangun (developed land), bangunan dan
sarana lainnya. Dengan demikian atas penyerahan tanah matang yaitu tanah yang diolah sedemikian
rupa sehingga siap bangun oleh pengusaha real estate/industrial estate, terutang Pajak Pertambahan
Nilai.

3. Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1996, atas jasa kena pajak yang
dilakukan oleh Kontraktor dalam rangka pembangunan tempat-tempat yang semata-mata untuk
keperluan ibadah, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung oleh Pemerintah.

4. Mengingat barang yang diserahkan adalah tanah seluas 5.000 m2 di CIKARANG dari PT. XYZ kepada
Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia untuk membangun rumah ibadah berupa gereja merupakan
Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terhutang Pajak Pertambahan Nilai, maka permohonan
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian tanah tersebut tidak dapat dipertimbangkan
dan tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan atas jasa yang dilakukan oleh Kontraktor
dalam rangka pembangunan gereja Kristus Rahmani Indonesia tersebut berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1996, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
ditanggung Pemerintah.

Demikian untuk dimaklumi.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO

www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA : 0812 932 70074



Kategori:1997, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: