Peraturan Pajak 7 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.21/1995 TENTANG HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 1994/1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan BEPEKA Semester I Tahun Anggaran 1994/1995 pada KPPBB di Malang, Sidoarjo, Bandung Satu, Bekasi, Purwakarta, Semarang, Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.21/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.24/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.24/1996 TENTANG RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.24/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 383/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 383/KMK.04/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/KMK.04/1996 TENTANG PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998 tentang Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 383/KMK.04/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.04/1996
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.04/1996 TENTANG PPN DAN PPn BM DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 HIGH RESOLUTION SECURE FACSIMILE TERMINAL SEBANYAK 2 (DUA) UNIT DAN PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi krypto … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1995
Peraturan Pajak 8 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.9/1995 TENTANG PENYESUAIAN PEDOMAN INDUK TUPRP 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan diperlukannya penatausahaan SSP "FINAL" (KP PDIP 5.2-95), dan dalam rangka menyesuaikan pembukuan DJP dengan sistem akuntansi pemerintah serta effisiensi penatausahaan penerimaan dan restitusi, maka berdasarkan Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/KMK.04/1998 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/KMK.04/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMA PULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-2 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Lima IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.51/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 385/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 385/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 AGUSTUS 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 385/KMK.014/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 387/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 387/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR LOGAM UANG (BLANK FOR COIN) UNTUK BANK INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menyediakan uang kartal untuk kepentingan masyarakat serta untuk mengurangi biaya yang diperlukan dalam menyediakan uang logam oleh Bank Indonesia, dipandang perlu memberikan pembebasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 387/KMK.01/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 45/PJ.6/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 45/PJ.6/1996 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara nyata tidak dapat atau tidak mungkin ditagih oleh karena hal-hal tertentu perlu dihapuskan dari tata usaha piutang PBB; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 45/PJ.6/1996