Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.42/1998 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan (terlampir), dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 1 Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.42/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.75/1995
Peraturan Pajak 3 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.75/1995 TENTANG PENCEGAHAN DALUWARSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.75/1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3473/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3473/PJ.51/1997 TENTANG IJIN BAGI READING & BATES RIG CORPORATION UNTUK MENERBITKAN FAKTUR PAJAK ATAS NAMA PREMIER OIL NATUNA SEA LTD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Agustus 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dari surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3473/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3474/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3474/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Nopember 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 1996, perpanjangan masa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3474/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1910/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1910/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 20 Juni 1996 perihal Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Pasal angka 6 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1996 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1910/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1911/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1911/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PERSEWAAN KAPAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 4 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1996 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1911/PJ.532/1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Aman, Yordania, pada tanggal 12 Nopember 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3475/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3475/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIPOTONG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 Nopember 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Alat kontrasepsi adalah termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam asal 1 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3475/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1912/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1912/PJ.532/1996 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Mei 1996 dan surat Saudara tanggal 15 Januari 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan atas permasalahan perusahaan Saudara sebagai berikut : 1. Permasalahan perusahaan Saudara sebelumnya sudah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1912/PJ.532/1996