SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ/2010

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ/2010   TENTANG   KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan upaya pencapaian tertib administrasi penagihan dan optimalisasi pencairan piutang pajak tahun 2010, maka diperlukan perencanaan atas pelaksanaan kegiatan penagihan baik dari sisi administratif maupun dari sisi tindakan secara intensif, terpadu, dan berhasil guna … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ/2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 21/PJ/2010

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 21/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk menyelaraskan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 21/PJ/2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 45/PJ/2008

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 45/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain dan telah ditetapkannya Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 45/PJ/2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 38/PJ/2012

Peraturan Pajak 3 Agustus 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 38/PJ/2012 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2012 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012 tentang Kriteria … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 38/PJ/2012

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 51/PJ/2010

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 51/PJ/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK WAJIB PAJAK VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA, ATAU JANDA/DUDANYA DAN UNTUK WAJIB PAJAK PENSIUNAN, SERTA KARENA KENAIKAN NILAI JUAL KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Dalam rangka memberikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 51/PJ/2010

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 103/PJ/2009

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 103/PJ/2009 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS KE KANTOR PELAYANAN PAJAK LAINNYA TAHAP II DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 103/PJ/2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SE – 6/PJ.03/2008

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SE - 6/PJ.03/2008 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SE – 6/PJ.03/2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.07/2008

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.07/2008 TENTANG PENETAPAN KENAIKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIBAGIHASILKAN TAHUN ANGGARAN 2008MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang    : bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.07/2008

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 855/KM.1/2008

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 855/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 DESEMBER SAMPAI DENGAN 21 DESEMBER 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 855/KM.1/2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 15/PJ/2013

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 15/PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 15/PJ/2013