PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 15/PJ/2011

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 15/PJ/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAINDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan kepastian … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 15/PJ/2011

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 35/PJ/2010

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 35/PJ/2010 TENTANG SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 35/PJ/2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 118/PJ/2009

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 118/PJ/2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AIR BERSIH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kejelasan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Air Bersih, dengan ini dijelaskan dan ditegaskan hal-hal sebagai berikut: Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai antara lain diatur: Pasal 4 huruf a, bahwa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 118/PJ/2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009 TENTANG BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun pada bidang-bidang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 16/PJ/2011

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 16/PJ/2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 81/PJ/2010

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 81/PJ/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 81/PJ/2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/PMK.011/2009 

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/PMK.011/2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang  : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/PMK.011/2009 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 337/KM.1/2011

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 337/KM.1/2011 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 JUNI 2011 SAMPAI DENGAN 12 JUNI 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 337/KM.1/2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 48/PJ/2012

Peraturan Pajak 01 Nopember 2012   SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 48/PJ/2012 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu dibuat kebijakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan tersebut. B. Maksud dan Tujuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 48/PJ/2012

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 518/KMK.03/2009 

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 518/KMK.03/2009 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang    : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 518/KMK.03/2009