KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 150/PJ/2021TENTANGPENETAPAN PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG DATA DAN PENGAWASANPOTENSI PERPAJAKAN DAN BIDANG PENDAFTARAN, EKSTENSIFIKASI, DAN PENILAIAN PADAKANTOR WILAYAH SELAIN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUSDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa telah dilakukan perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 150/PJ/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 24/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 28 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 04 MEI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KM.10/2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 62 TAHUN 2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2021
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2021
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 19 TAHUN 2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANGPEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANKEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGAKEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIAPERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL PENERIMATANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDENMANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWANTENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DANPENSIUNAN PEGAWAI NEGERI … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 18/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGANPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERANLABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UNI EMIRAT ARABDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 151/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 151/PJ/2021TENTANGPEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN TUGAS SEKSI PENGAWASANPADA KANTOR PELAYANAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam upaya melakukan pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka perluasan basis pajak secara tepat dan efektif, dilakukan pembagian segmentasi Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 151/PJ/2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 60 TAHUN 2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 23/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 21 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 27 APRIL 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/KM.10/2021
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ/2021
PENGUMUMANNOMOR PENG - 2/PJ/2021TENTANGDAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN DAN YURISDIKSI TUJUAN PELAPORANDALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS(AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION)Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 146/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 146/PJ/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-28/PJ/2021 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATAKERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAMPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 146/PJ/2021