Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KMK.01/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KMK.01/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 855/KMK.01/1993 TENTANG ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/KMK.01/1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri serta mendorong ekspor non migas, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KMK.01/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KMK.01/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KMK.01/1996 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENYERAHAN BARANG HASIL OLAHAN PRODUSEN PEMAKAI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS PENYERAHAN BARANG DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT DAN ATAU ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KMK.01/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KMK.01/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KMK.01/1996 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR METAL BOX/METAL CREATES MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi kegiatan produksi dalam negeri, serta dalam rangka lebih memperlancar kegiatan pengawasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KMK.01/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.112/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.112/1996 TENTANG PENJELASAN SURAT EDARAN NOMOR : SE-121/PJ.112/1995 TANGGAL 19 DESEMBER 1995 TENTANG KETERLAMBATAN PENYELESAIAN SPT LEBIH BAYAR YANG SUDAH DALUWARSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan Surat Edaran Nomor : SE-121/PJ.112/1995 tanggal 19 Desember 1995 tentang Keterlambatan penyelesaian SPT Lebih Bayar yang sudah Daluwarsa, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.112/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.6/1996 TENTANG PEMANTAPAN PELAKSANAAN PENCETAKAN SPPT MASSAL TAHUN 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk SE-68/PJ.6/1995 tanggal 26 Desember perihal Pencetakan Massal SPPT Tahun Pajak 1996, untuk lebih memantapkan kegiatan pencetakan massal SPPT tahun 1996, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk menghindari penurunan nilai bangunan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KMK.01/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KMK.01/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 854/KMK.01/1993 TENTANG TATALAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 292/KMK.01/1994 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan iklim … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KMK.01/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.4/1996 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DEPOSITO DAN/ATAU TABUNGAN LAINNYA (SERI PPh UMUM NOMOR 24) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang pengisian formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 1995, khususnya pengisian formulir 1770-III untuk Wajib Pajak orang pribadi atau formulir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ./1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ./1996 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ./1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.41/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.41/1996 TENTANG PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI TAHUN 1995 BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DISAMPING PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (SERI PPh UMUM NO. 25) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan tentang cara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.41/1996