KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 45/KM.4/2024TENTANGPENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan terhadap jumlah barang ekspor, perlu penyeragaman jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor dengan mempertimbangkan masukan kementerian atau lembaga terkait; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9A ayat (2) … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KM.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/KM.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 46/KM.4/2024TENTANGDAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/KM.4/2024
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1017 TAHUN 2023 NOMOR : 2 TAHUN 2023NOMOR : 2 TAHUN 2023
KEPUTUSAN BERSAMAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIANOMOR : 1017 TAHUN 2023NOMOR : 2 TAHUN 2023NOMOR : 2 TAHUN 2023TENTANGHARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI,Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1017 TAHUN 2023 NOMOR : 2 TAHUN 2023NOMOR : 2 TAHUN 2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2024
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2024TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KM.10/KF.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 43/KM.10/KF.4/2024TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 OKTOBER 2024 SAMPAI DENGAN 22 OKTOBER 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KM.10/KF.4/2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 70 TAHUN 2024TENTANGPENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BATAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus; bahwa sebagian wilayah Sekupang dan Nongsa di Pulau Batam, Provinsi … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus; bahwa sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 64 TAHUN 2024TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah;Mengingat : Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 65 TAHUN 2024TENTANGPETA KAPASITAS FISKAL DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024