PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 18/BC/2021TENTANGPENYAMPAIAN PEMBERITAHUANBARANG KENA CUKAI BERUPA ROKOK ELEKTRIKDAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYAYANG SELESAI DIBUATDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;bahwa berdasarkan Pasal 4 … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 18/BC/2021
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2021
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 27 TAHUN 2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2021TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAANDAN PERKOTAAN TAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, perlu dilakukan penyempurnaan … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 018/PP/2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE - 018/PP/2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI DI PENGADILAN PAJAK PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 KETUA PENGADILAN PAJAK, A.UMUMDalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehubungan dengan Pandemi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 018/PP/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 209/PMK.03/2021TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUANKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan membantu likuiditas wajib pajak kriteria tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;bahwa Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 210/PMK.02/2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKKEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA BADAN RISET DAN INOVASINASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 72 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu menetapkan jenis … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 212/PMK.02/2021TENTANGREKENING MINYAK DAN GAS BUMIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna menampung setoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas, penyelesaian kewajiban pemerintah terkait kegiatan usaha hulu migas, serta pengeluaran dana-dana lainnya, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah membuka Rek … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.02/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KMK-3/KM.10/2022
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR KMK-3/KM.10/2022TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 12 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN 18 JANUARI 2022MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KMK-3/KM.10/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 192/PMK.010/2021TENTANGTARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU,ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRISDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan secara terencana, adil, dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 174/PMK.010/2021TENTANGPENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANTERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE (EPS)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.010/2021
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 4 TAHUN 2021
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PENANGANAN TINDAKPIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Untuk menjamin ketepatan, kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan, Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut: 1.Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang PerpajakanSetiap orang dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaknai sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 4 TAHUN 2021