Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.4/1996 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN (SERI PPh UMUM NOMOR 33) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.41/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.41/1996 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-37/PJ/1996 tanggal 30 Mei 1996 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : Kanwil I, Kanwil III dan Kanwil IX … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.41/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/KM.10/2018
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 AGUSTUS 2018 SAMPAI DENGAN 04 SEPTEMBER 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/KM.10/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.7/1996 TENTANG PENYEMPURNAAN LP2/DKHP (SERI PEMERIKSAAN 04-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Pemeriksaan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum (law enforcement) untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak perlu dipantau atau dievaluasi secara terus menerus melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. LP2/DKHP sebagai sarana pengawasan dapat menghasilkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.9/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.9/1996 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI WAJIB PAJAK EKSPORTIR TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/IMK.01/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Pelayanan Khusus Bagi Perusahaan Eksportir Tertentu. dengan Instruksi Menteri Keuangan tersebut kepada beberapa unit eselon 1 Departemen … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.9/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/KMK.04/1996 TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC) DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DIATAS DISC (LASER DISC) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/KMK.04/1992 tanggal 10 Februari 1992 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.5/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.5/1997 TENTANG PENINGKATAN KEPATUHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PPN DAN PPn BM (SERI PPN 38-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan tertib administrasi PPN dan PPn BM Tahun Anggaran 1996/1997, Saudara diminta untuk segera melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : Mengawasi secara lebih seksama pelaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.5/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ./1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ./1997 TENTANG PENGGALIAN POTENSI PAJAK DI BIDANG KEGIATAN JASA SERTIFIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka memasuki era globalisasi/perdagangan bebas (AFTA, APEC dan WTO) kegiatan jasa sertifikasi yaitu jasa pemberian pengakuan atas pemenuhan aspek kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atas suatu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ./1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KMK.017/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KMK.017/1997 TENTANG HARGA EKSPOR ATAS CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN) DALAM RANGKA PERHITUNGAN PAJAK EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menghitung Pajak Ekspor atas CPO, RBD PO, Crude Olein … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KMK.017/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.51/1997 TENTANG PENUNJUKAN DIT.JEN ANGGARAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN ATAS PENYERAHAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI (SERI PPN 39-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Terlampir disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 579/KMK.04/1996 tanggal 23 September 1996 perihal Penunjukan Direktorat Jenderal Anggaran Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pupuk Dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.51/1997