Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BKP TERTENTU DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA (PENYEMPURNAAN KE-3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986tentang Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-15 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 256/PP-PPN/VII/97 tanggal 16 Juli 1997 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat rekomendasi mengenai buku-buku … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.51/1997 TENTANG PENGENAAN PPn BM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 9-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya Pabrikan/Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut hasil pengamatan belum/tidak sepenuhnya melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Penjualan Atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.6/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-22/PJ/1995 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373/KMK.01/1997 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG DAN BAGIAN/KOMPONEN UNTUK PERAKITAN MESIN DAN MOTOR BERPUTAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri perakitan mesin dan motor berputar, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/bahan penolong … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373/KMK.01/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.33/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.33/1997 TENTANG TINDAK LANJUT KETENTUAN PERALIHAN PASAL 11A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan masih banyaknya pertanyaan tentang tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.33/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.51/1997 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-5 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Surat Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor: S-377/PJ.5/1997tanggal 28 Februari 1997 perihal masa transisi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.54/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.54/1997TENTANG PENINGKATAN KEPATUHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PPN DAN PPn BM (PENYEMPURNAAN KE-1 SE SERI PPN 38-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Memperhatikan penerimaan PPN dan PPn BM periode April sampai dengan Juni 1997, Saudara diminta untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut : Menyampaikan himbauan kepada Wajib Pajak sesuai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.54/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.7/1997TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 1997 (SERI PEMERIKSAAN 02-97) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan pajak dalam rangka menguji Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka mulai tahun 1997 pemeriksaan pajak harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : I. Kebijaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.6/1997 TENTANG PETUNJUK PEMBUATAN SURAT URAIAN BANDING PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan semakin banyaknya Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan banding PBB, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada WP khususnya pemrosesan permohonan banding yang lebih cepat, perlu diberikan penjelasan dan petunjuk seperti di bawah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/1997