Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 11 JANUARI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KMK.014/1998
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1998
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dipandang perlu untuk mengatur … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1998
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENYANDERAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dipandang perlu untuk mengatur tata cara penyanderaan, tempat penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 752/PJ.141/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 752/PJ.141/1998 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor : SE-140/A.21/1297 ---------------------------- 7173/D.VI/12/1997 tanggal 15 Desember 1997 perihal pedoman umum penyesuaian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 752/PJ.141/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.21/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.21/1998 TENTANG PELAYANAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para Wajib Pajak menghadapi akhir tahun anggaran 1997/1998 maka dengan ini Saudara diminta agar : Mengingatkan para Wajib Pajak bahwa, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.21/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.43/1998 TENTANG BENTUK FORMULIR SKPKB/SKPKBT/SKP NIHIL UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) (SERI PPh UMUM NOMOR 52) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang bentuk formulir yang harus dipergunakan untuk SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Undang-undang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.43/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.6/1998 TENTANG RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1998/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Januari 1998 dalam mengantarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun 1998/1999 rencana penerimaan PBB dan BPHTB telah ditetapkan sebesar Rp. 3.411.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus sebelas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 JANUARI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KMK.014/1998