Peraturan Pajak 31 Oktober 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ./2005 TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARYAWAN MELALUI PEMBERI KERJA DALAM RANGKA MENYONGSONG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan diundangkannya Rancangan Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan (RUU PPh), yang di dalamnya antara lain mengatur tentang perbedaan tarif PPh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ./2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ./2004
Peaturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ./2004 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/PJ./2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penentuan Tanggal Jatuh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ./2004
SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ./2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ./2004 TENTANG PENETAPAN MITRA KERJA KPP DENGAN KPPN DAN BANK OPERASIONAL I DALAM HAL PENERBITAN SPMKP DAN SPMIB DI JAKARTA RAYA SERTA PENETAPAN KPP KOORDINATOR DALAM HAL PENYAMPAIAN SSP LEMBAR KE-2 DAN DNP DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ./2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/2005
Peraturan Pajak 31 Oktober 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.24/2005 TENTANG 1. PENYAMPAIAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR S-6625/PB/2005 TENTANG LEGALISASI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) 2. PENYAMPAIAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR S-6626/PB/2005 TENTANG LEGALISASI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6625/PB/2005 dan S-6626/PB/2005 tentang Legalisasi Surat Setoran Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.13/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.13/2004 TENTANG PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2004 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengadaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya untuk Tahun 2004, dengan ini diberitahukan : 1. Paket SPT Tahunan yang dikirimkan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.13/2004
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 129/PJ.1/UP.90/2005
Peraturan Pajak 31 Oktober 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 129/PJ.1/UP.90/2005 TENTANG SOSIALISASI E-FILLING, PERATURAN-PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Keputusan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-04/PJ.1/UP.90/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim Sosialiasi E-Filing, Peraturan-Peraturan Kepegawaian dan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG), bersama … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 129/PJ.1/UP.90/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.53/2005
Peraturan Pajak 10 November 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.53/2005 TENTANG PENEGASAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITERIMA SECARA LENGKAP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-160/PJ/2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.53/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.010/2005 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Asosiasi Tepung Terigu Indonesia yang mewakili industri tepung gandum di dalam negeri, diduga adanya impor barang berupa tepung terigu dari Republik Rakyat China (RRC) dan India … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.010/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.010/2005 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PATI JAGUNG DAN PATI UBI KAYU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri pati jagung dan pati ubi kayu di dalam negeri, dipandang perlu merubah tarif Bea Masuk atas impor pati jagung dan pati … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.010/2005