Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 530/KMK.010/2005 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF DALAM KEADAAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) SEBANYAK 1.300 UNIT OLEH PROTON EDAR INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia, dipandang perlu memberikan keringanan tarif Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 530/KMK.010/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) DAN COMPLETELY BULIT UP (CBU) DARI MALAYSIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2003 tanggal 24 Maret 2004 telah ditetapkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.010/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.010/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan dan perpajakan di bidang pertambangan mineral dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.010/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 510/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 510/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 NOVEMBER 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 510/KM.1/2005
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS-82/PJ.1/2005
Peraturan Pajak INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS-82/PJ.1/2005 TENTANG PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2005 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-139/PJ./2005 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal … Lanjutkan membaca INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS-82/PJ.1/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.6/2005
Peraturan Pajak 18 November 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.6/2005 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2005 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2005 tentang Langkah- langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2005 sebagaimana terlampir, dengan ini menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut : Batas akhir penerimaan PBB dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.6/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.04/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.04/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 519/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 519/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 NOVEMBER 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 519/KM.1/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ./2005
Peraturan Pajak 25 November 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ./2005 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.03/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ./2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.04/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.04/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG MODAL YANG DIIMPOR OLEH PT. BAJRADAYA SENTRANUSA UNTUK PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR - SUMATERA UTARAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Di Kabupaten Toba Samosir- Sumatera Utara, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.04/2005