Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 69/PJ./2006 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 69/PJ./2006
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 70/PJ./2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 70/PJ./2006 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 70/PJ./2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjulan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 APRIL SAMPAI DENGAN 2 MEI 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175/KM.1/2004
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 72/PJ./2006
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 72/PJ./2006 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 72/PJ./2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 SAMPAI DENGAN 24 OKTOBER 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435/KM.1/2004
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 73/PJ./2006
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 73/PJ./2006 TENTANG TATACARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 73/PJ./2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/2005
Peraturan Pajak 21 Desember 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.7/2005 TENTANG RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2006 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan kinerja, efisiensi, dan mengarahkan pemeriksaan guna mencapai tujuan pemeriksaan diperlukan perencanaan pemeriksaan nasional yang berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari SPT Tahunan, Sistim Informasi Manajemen Pengawasan Pemeriksaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 499/KMK.01/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 499/KMK.01/2004 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BAHAN BAKU OBAT ANTI RETROVIRAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka menunjang program pemberantasan penyakit HIV/AIDS, dipandang perlu mendukung upaya penyediaan bahan baku obat Anti Retroviral; bahwa untuk memenuhi kebutuhan obat HIV/AIDS di … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 499/KMK.01/2004
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 71/PJ./2006
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 71/PJ./2006 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 71/PJ./2006