SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ./2006

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ./2006 TENTANG PENYEDERHANAAN LAPORAN PPN PERDAGANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pada Direktorat PPN dan PTLL, khususnya Sub Direktorat PPN Perdagangan serta pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dalam hal pembuatan laporan yang berkaitan dengan bidang PPN Perdagangan, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ./2006

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 17/PJ/2009

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RISIKO SANGAT RENDAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya pemeriksa pajak secara lebih optimal; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 17/PJ/2009

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 947/KMK.03/2006

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 947/KMK.03/2006 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1984 sampai dengan tahun 1995 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah II, yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 947/KMK.03/2006

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.03/2006

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.03/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 545/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di masyarakat dan mendukung iklim investasi di dalam negeri serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak di bidang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.03/2006

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 173/PJ./UP.53/2006

Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 173/PJ./UP.53/2006 TENTANG PENEGASAN PEJABAT YANG MENJADI PEMBICARA DALAM KEGIATAN SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor SE-551/MK.1/2006 tanggal 7 Nopember 2006 dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka menjaga ketertiban atas ajakan kerjasama dari pihak ketiga, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 173/PJ./UP.53/2006

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2006

Peraturan Pajak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAKIA REPUBLIC) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta pada tanggal 2 Mei … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2006

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2006

Peraturan pajak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN BEA VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2006

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KM.1/2006

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 DESEMBER 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KM.1/2006

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 171/PJ./2006

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 171/PJ./2006 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS PEMBAYARAN BUNGA KEPADA NASABAH PEMEGANG SURAT UTANG NEGARA OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA (SUN-ORI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk mengurangi beban administrasi bagi Pemotong Pajak Penghasilan atas Pembayaran bunga kepada … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 171/PJ./2006

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.04/2009

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.04/2009 TENTANG RENCANA DAN STRATEGI PENYELESAIAN PEMERIKSAAN TAHUN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemeriksaan guna mencapai tujuan pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, perlu menetapkan rencana dan strategi penyelesaian pemeriksaan. Rencana dan strategi penyelesaian pemeriksaan merupakan pedoman bagi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.04/2009