PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2025

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2396 TAHUN 2025

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2396 TAHUN 2025TENTANG HARGA PENJUALAN DI DALAM NEGERI (DOMESTIC PRICE OBLIGATION) DAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG RAKYAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2396 TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 19/BC/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 19/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata laksana pusat logistik berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat sebagaimana … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 19/BC/2025

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE -16/PJ/2025

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE -16/PJ/2025TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, terdapat beberapa ketentuan baru mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain objek pajak yang dapat diberikan pengurangan, pencabutan atas permohonan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE -16/PJ/2025

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2397 TAHUN 2025

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2397 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF HAK EKSPOR ATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) MINYAK GORENG RAKYAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2397 TAHUN 2025

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2025

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 100 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi pada laporan keuangan kementerian/lembaga, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, serta laporan keuangan pemerintah pusat dan untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2025

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/MK/EF.2/2025

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 30/MK/EF.2/2025 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/MK/EF.2/2025

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 5/PJ/2025

PENGUMUMANNOMOR PENG - 5/PJ/2025 TENTANG IMBAUAN ANTIGRATIFIKASI DALAM RANGKA HARI NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026Menyambut perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus untuk menguatkan budaya antikorupsi dan antigratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan ini disampaikan hal-hal berikut. 1.Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai DJP berkomitmen untuk menolak dan melaporkan segala … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 5/PJ/2025

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2025

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL, KEBUDAYAAN ATAU UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan pemberian pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2025