Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.51/2003 TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.51/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 401/KM.1/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 401/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 SEPTEMBER 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 401/KM.1/2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 234/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 234/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-294/PJ/2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003 tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 234/PJ/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/2005
Peraturan Pajak 31 Maret 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.7/2005 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BERDASAR KRITERIA SELEKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, maka untuk tertib administrasi pemeriksaan berdasar kriteria seleksi dengan ini disampaikan kebijakan pemeriksaan dimaksud, sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JULI SAMPAI DENGAN 29 JULI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KM.1/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 424/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 424/PJ./2002 TENTANG PENERBITAN DAN PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK YANG DIBUAT TIDAK TEPAT WAKTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa Faktur Pajak yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan bukti pembayaran Pajak Masukan dan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa Pengusaha Kena Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 424/PJ./2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 424/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 424/PJ./2002 TENTANG PENERBITAN DAN PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK YANG DIBUAT TIDAK TEPAT WAKTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa Faktur Pajak yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan bukti pembayaran Pajak Masukan dan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa Pengusaha Kena Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 424/PJ./2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.51/2003 TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 418/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 418/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 SEPTEMBER 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 418/KM.1/2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 788/PJ.344/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 788/PJ.344/2006 TENTANG KONFIRMASI PENGENAAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara No. XXX tanggal 16 Agustus 2006 perihal tersebut di atas terikat dengan Wajib Pajak ABC (NPWP : XXX), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 788/PJ.344/2006