Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 788/PJ.344/2006

TENTANG

KONFIRMASI PENGENAAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara No. XXX tanggal 16 Agustus 2006 perihal tersebut di atas terikat dengan
Wajib Pajak ABC (NPWP : XXX), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat tersebut pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Wajib Pajak ABC memperoleh penghasilan yang berasal dari luar Indonesia, yaitu :
– Gaji sebesar Aus$ 53.000 dan Aus$ 53.000 pada tahun 2001 dan 2002 sebagai
Direktur pada DEF;
– Dividen sebesar Aus$ 21.700 dan Aus$ 26.600 pada tahun 2001 dan 2002 dari
kepemilikan saham pada DEF sebanyak 140.000 lembar;
– Dividen sebesar Aus$ 60.000 2002 dari kepemilikan saham pada New Hope Company
sebanyak 3.000.000 lembar (Wajib Pajak juga merangkap sebagai Managing Director
pada perusahaan tersebut);
b. Saudara meminta konfirmasi pembayaran pajak atas penghasilan tersebut di atas untuk dapat
dikreditkan sesuai dengan Tax Treaty Indonesia-Australia.
c. Surat Saudara ditembuskan kepada Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

2. Untuk dapat melakukan permintaan informasi kepada Competent Autorithy Australia berdasarkan
Pasal 26 P3B Indonesia-Australia, diminta bantuan Saudara untuk dapat segera menyediakan
dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Dokumen atau bukti yang mendukung bahwa ABC adalah Wajib Pajak Indonesia, seperti :
fotokopi kartu NPWP, fotokopi SPT PPh Orang Pribadi, atau bukti lain yang mendukung hal
tersebut;
b. Dokumen atau bukti yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak bertempat tinggal atau pernah
bertempat tinggal di Indonesia dan memperoleh penghasilan di Indonesia;
c. Dokumen atau bukti yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak adalah warganegara Australia;
d. Dokumen atau bukti yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah menerima atau memperoleh
penghasilan-penghasilan tersebut di atas, menduduki jabatan dan sebagai pemegang saham
pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas pada tahun 2001 dan 2002.

3. Sehubungan dengan tembusan surat Saudara kepada Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dengan ini
disampaikan agar tidak melakukan komunikasi langsung dengan kantor Kedutaan Besar mengingat
tersebut menyangkut hubungan diplomatik yang berada di luar kewenangan Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pjs. Direktur,

ttd.

Robert Pakpahan
NIP. 060060167

Tembusan :
1. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak;
2. Kepala Kanwil DJP Jakarta III.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan