Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.6/1999 TENTANG LAPORAN BULANAN PENERIMAAN PBB (KPL.KPPBB.6.2) DAN LAPORAN TRIWULANAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memperoleh data yang akurat tentang perkembangan tunggakan PBB dan tertib administrasi laporan triwulanan restitusi dan kompensasi BPHTB, diminta Saudara membuat laporan tersebut sebagai berikut : Untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ.6/1999 TENTANG KELENGKAPAN DATA PENDUKUNG PENYELESAIAN KEBERATAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih ditemukan adanya proses penyelesaian keberatan PBB yang tidak didukung oleh data yang lengkap/akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya terutama untuk mengantisipasi wajib pajak yang mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.24/2001 TENTANG PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Kawat Direktur Jenderal Pajak Nomor KWT-68/PJ/2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang Penundaan Perekaman SSP Lembar ke-2, dengan ini diberikan petunjuk editing SSP lembar ke-2 yang ditunda perekamannya dengan ketentuan sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 219/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 219/PJ./2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih lanjut memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas pelaksanaan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan sehubungan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 219/PJ./2002
SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-214/PJ./1999, SE-17/PN/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-214/PJ./1999, SE-17/PN/1999 TENTANG LELANG EKSEKUSI PAJAK KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka peningkatan penerimaan negara khususnya penerimaan lelang eksekusi pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam Surat Edaran ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-214/PJ./1999, SE-17/PN/1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.33/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.33/1999 TENTANG PENEGASAN TENTANG PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.33/1998 TANGGAL 30 APRIL 1998 DAN SE-10/PJ.24/1998 TANGGAL 1 JULI 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan mengenai penanganan SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.33/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 220/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 220/PJ./2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.41/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.41/1999 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 392/KMK.04/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 638/KMK.04/1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.41/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.6/2001 TENTANG PENYAMPAIAN COPY SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN DAN DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-07/A/2001 ---------- KEP-164/PJ./2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan copy Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-07/A/2001 dan KEP-164/PJ.6/2001 tanggal 7 Februari 2001 tentang Tatacara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/2001